Sekolah Gratis Mungkinkah? Membedah Sekolah Gratis Ala Nias Selatan (II)
Nias Selatan diresmikan sebagai daerah otonom baru tanggal 28 Juli 2003. Kepulauan Nias sendiri terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kotamadya. Dewasa ini Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah yang terbesar di kepulauan Nias dilihat dari luas wilayah, jumlah pulau-pulau dan jumlah penduduk. Luas wilayah daerah ini 1.825,20 Km² dengan jumlah penduduk 275.422 jiwa (Januari 2005).
Daerah ini juga merupakan salah satu destinasi wisata di Sumatera Utara dengan pantai Lagundri / Sorake dan Bawömataluo sebagai iconnya. Pantai Lagundri / Sorake terkenal dengan ombaknya sehingga cocok untuk berselancar sementara desa Bawömataluo terkenal dengan Omo Hada (rumah adat), lompat batu dan tari perangnya. Namun masih banyak lokasi wisata yang menarik tetapi belum digarap secara serius, misalnya mengunjungi daerah Gomo untuk melihat batu-batu megalit yang tersebar di berbagai titik. Daerah Gomo merupakan awal peradaban Nias di masa lalu. Keanekaragaman budaya dan lokasi wisata di Nias Selatan bisa dibaca di tulisan saya sebelumnya, untuk membacanya silahkan klik di artikel saya di link ini.
Tanpa bermaksud menyepelekan potensi daerah lain di kepulauan Nias, bisa dikatakan potensi wisata Nias Selatan lebih kaya dan beragam. Hotel bintang 3 juga ada di daerah ini, sementara di daerah lain di kepualaun Nias belum ada. Seperti daerah lain di kepulauan Nias, tingkat kejahatan di daerah ini juga rendah. Namun ada kesenjangan “kronis” di daerah ini, akses ke jenjang pendidikan tinggi sangat sulit, salah satu indikatornya adalah jumlah perguruan tingginya minim, akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak belum dinikmati penduduk.
Sebagai gambaran hanya ada satu kompleks perguruan tinggi di daerah ini, rumah sakit hanya ada 2 yaitu di desa Hilisimaetanö, kecamatan Maenamölö dan satu di kepulauan Tello. Di Teluk Dalam sebagai ibu kota Kabupaten Nias Selatan memang ada rumah sakit tetapi sepertinya lebih cocok disebut Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Rumah sakit di desa Hilisimaetanö sekarang telah berstatus Rumah Sakit Daerah (RSUD Lukas), rumah sakit ini merupakan peninggalan zaman zending, jadi dibangun orang asing. Sementara satu lagi rumah sakit di kepulauan Tello baru dibangun pasca gempa Nias. Sementara untuk level Puskesmas hampir tiap kecamatan atau desa ada kantornya, namun kebanyakan perawatnya belum memadai.
Memang “prestasi” ini tidak jauh beda dengan daerah lain di kepulauan Nias, bahkan rumah sakit di Nias Selatan masih terbilang lebih banyak dibanding wilayah lain di kepulauan Nias, setahu saya hanya ada Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli di kota Gunung Sitoli, selanjutnya kabupaten Nias, kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat belum mempunyai rumah sakit, ironis. Seperti biasa hanya level Puskesmas yang ada di hampir tiap kecamatan atau desa, namun kebanyakan perawatnya belum memadai.
Dengan berbagai potensi dan ketertinggalannya, Nias Selatan mencoba terobosan baru dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan dasar gratis yang disahkan di rapat paripurna DPRD Nias Selatan pada tanggal 6 Mei 2011 yang lalu. Jelas Perda baru ini menjadi perbincangan di kepulauan Nias dan mungkin juga orang-orang di tanah air yang mendengarnya. Pertanyaannya mungkin beragam mulai dari yang memberi apresiasi sampai yang pesimis. Bagaimana mungkin, daerah yang masih tertinggal masih bisa royal (menggratiskan) sih? Mungkin ini salah satu pernyataan miring yang dilontarkan.
Tetapi seminim-minimnya atau semiskin-miskinnya kita masakan tidak sanggup mengalokasikan 20 % dari pendapatan kita untuk hal-hal “royal” seperti yang saya sebutkan tadi? Misalnya kita mempunyai uang Rp. 10.000 maka Rp. 2.000 untuk invetasi pendidikan. Dan mungkin inilah hitung-hitungan yang ada di benak pemerintah daerah Nias Selatan.
Kalau saya sendiri sangat senang dan mengapresiasi Perda ini, terlepas apakah kelak akan berjalan sesuai harapan atau sebaliknya. Setidaknya pemerintah daerah Nias Selatan punya niat baik untuk mencerdaskan dan menyehatkan warganya, sementara pemerintah daerah lain masih segan bahkan belum berniat melakukannya. Bukankah ini cita-cita luhur? Ayo Indonesia, doakan semoga program pendidikan gratis dan kesehatan gratis ala Nias Selatan bisa sukses terwujud. Siapa yang tahu model ini sukses dan bisa dicontoh oleh pemerintah daerah lain di Indonesia bahkan pemerintah pusat. Bukankah alokasi 20 % dari APBN / APBD untuk pendidikan sudah diamanatkan Undang-undang? Bukankah akses ke pendidikan merupakan hak tiap warga negara?
Saatnya Nias Selatan membuka mata kita semua……
